MAKALAH
KEHIDUPAN
EKONOMI, POLITIK DAN SOSIAL
MASYARAKAT
INDONESIA PADA MASA 1945-1955
DISUSUN OLEH :
ANISA
Kata
Pengantar
Puji
syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penyusunan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa
kendala. Adapun penyusunan makalah ini disusun berdasarkan data-data yang ada.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari dukungan
berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan
terima kasih kepada Ibu selaku guru Sejarah Indonesia.
Kami
menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak
kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan
saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah
ini. Demikian kata pengantar ini kami buat, semoga dapat bermanfaat, khususnya
bagi diri pribadi kami sendiri dan pembaca.
Air
Rami , 24 Maret 2020
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................................
DAFTAR ISI .................................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................................
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................
B. Rumusan Masalah ..............................................................................................
BAB II
PEMBAHASAN ............................................................................................
A. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Awal
Kemerdekaan ............
B. Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia Pada Tahun
1945-1955....................
C. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pada Masa 1945-1955
.........................
BAB III PENUTUP ......................................................................................................
A. Kesimpulan.........................................................................................................
B. Saran ..................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................
BAB
I
PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Dengan
adanya makalah ini kami tujukan untuk mempermudah pembelajaran dan memenuhi
tugas menyelesaikan makalah ini pada mata pelajaran Sejarah Indonesia Bab
Penjajahan Hindia-Belanda khususnya membahas tentang Kehidupan Ekonomi,
Politik, Sosial awal Kemerdekaan Indonesia.
Makalah
ini kami rancang untuk memenuhi nilai tugas, juga meningkatkan pengetahuan, dan
kreativitas. Di dalam makalah ini terdapat materi-materi yang lebih mudah untuk
dipahami sehingga kita dengan mudah dapat kita kuasai.
- Rumusan
Masalah
1. Bagaimana
kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
2. Bagaimana
kehidupan politik masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
3. Bagaimana
kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Kehidupan Ekonomi
Masyarakat Indonesia pada Tahun 1945 -1955
a. Keadaan Ekonomi Indonesia pada awal
kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir
kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan
sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena : Indonesia
yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada
pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian
Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara
untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. Sepeninggalan pemerintah
pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk
akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang.Membuat pemerintah baru Indonesia
agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
Kondisi
keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian
kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.Politik keuangan
yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan
ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Belanda masih
tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan
pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang
ekonomi.
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah
sebagai berikut.
1. Terjadi
Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi
tersebut dapat terjadi disebabakan karena :
·
Beredarnya mata uang
Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945
mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang
beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
·
Beredarnya mata uang
cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil
dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3
milyar.
Repubik
Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak
dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak
terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain
ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini
terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar
sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih
sanat rendah. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para
petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling
banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual,
sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Pemerintah
Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan
peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang
baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara
waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,
yaitu:
·
Mata uang De
Javasche Bank
·
Mata uang pemerintah
Hindia Belanda
·
Mata uang pendudukan
Jepang
Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang
diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru yaitu
Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford. Uang NICA ini dimaksudkan untuk
menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya
sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa
selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada
mata uang baru.
Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesia pun mengeluarkan uang
kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.
2. Adanya
blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan
menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui
jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan
November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini
adalah :
·
Mencegah masuknya
senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
·
Mencegah keluarnya
hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
·
Melindungi bangsa
Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:
·
Barang-barang ekspor
Indonesia terlambat terkirim.
·
Barang-barang
dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang
ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
·
Indonesia kekurangan
barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
·
Inflasi semakin tak
terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :
·
Agar ekonomi
Indonesia mengalami kekacauan
·
Agar terjadi
kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,
sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
·
Untuk menekan
Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.
3.
Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya
belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan
pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari
bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan
ekonomi sangat buruk.
b. Upaya
Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda ( NICA )
Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai
Berikut :
1. Usaha
bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang
ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga
sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda
maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri
sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan
diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai
imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak
memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang
sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional.
Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama
dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara
diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.
2. Mengadakan
hubungan dagang langsung dengan luar negeri
Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah
maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain : Mengadakan kontak dagang
dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc). Tujuan dari kontak ini
adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut
dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan
Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi
pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil
transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli
barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain.
Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan Indonesia dan
akan memuat barang ekspor dari Indonesia dicegat dan seluruh muatannya disita
oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat
maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan
tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir
masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut Indonesia
serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di
Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan
secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai
puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan
Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang
dibutuhkan.
Pemerintah Indonesia pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang
diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini
merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun
secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan
perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang
Singapura dengan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.
Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian
Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro.
Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.
c. Kebijakan
Pemerintah Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Upaya
yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan
sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.
Ø
Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya
yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin
oleh Menteri Kemakmuran yaitu Darmawan Mangunkusumo. Tujuan Konferensi ini
adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai
kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi
perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan
sistem desentralisasi. Masalah sandang Disepakati bahwa Badan Pengawasan
Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM)
yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini
dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat
dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman
bahan makanan antar karisidenan Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan.
Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem
sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara
dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan
perkebunan tebu. Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah
program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga,
distribusi, dan alokasi tenaga manusia.
Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula
merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk
merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan
Negara (PPN).
Ø
Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan
Pos, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah
juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan
jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana
masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan
rakyat pada pemerintah Indonesia. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau
menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.
Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman
yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun
pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang
dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah
Indonesia.
Ø
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
19 Januari 1947
Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini
merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk
jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana untuk jangka
waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh
Tahun.
Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut : Semua
bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi
milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957. Bangunan umum vital
milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi, Perusahaan milik
Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia, Perusahaan
modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah, diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan
Belanda.
Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah
ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan
harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal
dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini
terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini
adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan
pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.
Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri
terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman
nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta
dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank
Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu
tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas
menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan
data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan
ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik
dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan
Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang
memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian
besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan
Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi militer
Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.
ü
Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi,
selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan
administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan
perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi
dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit
pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda.
Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi
pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.
ü
Rencana Kasimo
(Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini
berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan
dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah
untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan.
Rencana Kasimo ini adalah menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera
Timur seluas 281.277 ha Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit
unggul pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi
pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, transmigrasi bagi 20 juta
penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.
ü
Persatuan Tenaga
Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :
·
Menggiatkan kembali
partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta
·
memperkuat persatuan
dan mengembangkan perekonomian nasional.
·
Menggalang dan
Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat
memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah
daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu
mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan
ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda.
Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah
adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan). Mengaktifkan
kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat
Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam
rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.
- Oeang
Republik Indonesia (ORI)
Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh
menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada
tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah-Jepang diatur
berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober
selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata
uang adalah sebagai berikut.
Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah
(Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5. Di Luar Jawa dan Madura, Seratus
rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan
perbandingan 1:10. Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan
emas murni seberat 5 gram. Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan
valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya
dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya
yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas
tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara
Indonesia 1946 yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan
bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk
melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI
didirikan pada 1 November 1946.
Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata
uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat
perundingan Indonesia-Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata
uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi
Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB
(Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya
pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari
Indonesia.
B.
KEHIDUPAN POLITIK
MASYARAKAT INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN
a. Pembentukan
Badan-Badan Kelengkapan Negara
Setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI
mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI
pada 10-16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI.
Hasil sidang ini adalah :
-
Menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
-
Memilih Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
-
Membentuk sebuah
Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.
Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh
Otto Iskandarnita yang menghasilkan dua keputusan mengenai :
-
Pembagian wilayah
yang terdiri atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya
-
Pembentukan Komite
Nasional Daerah.
Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian
Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membahas tiga masalah utama yang
dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menghasilkan keputusan
sebagai berikut :
-
Komite Nasional
Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga
daerah;
-
Partai Nasional
Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;
-
Badan Keamanan Rakyat
(BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
Pada
23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI
tersebut tetapi
keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu PNI sebagai satu-satunya partai
politik, tidak jadi diberlakukan.
- Komite
Nasional Indonesia
Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22
Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman
Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus
1945. untuk tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)
yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai
badan legislatif. Pada 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang
pertama yang menghasilkan :
-
Membentuk Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;
-
Mengusulkan kepada
presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.
Usul Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera
mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X yang isinya sesuai dengan usulan KNIP.
Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan
usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk pertain-partai politik. Usul
tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945
dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
- BPKNIP
menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk
megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu
partai politik.
Usul BPKNIP tentang penolakan pembentukan partai politik diterima oleh
pemerintah yang kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober
1945 yang isinya :
- Pemerintah
menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua
aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.
- Pemerintah
berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan
pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Segera setelah maklumat politik itu lahir partai-partai politik baru antara
lain adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia
(PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai
Sosialis.
§
Kabinet Republik
Indonesia
Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet dan pembagian wilayah Indonesia
menjadi 8 provinsi seperti yang diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19
Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September 1945. Adapu susunan kabinet
pertama Republik Indonesia sebagai berikut:
1. Menteri
Dalam
Negeri
: R.A.A.Wiranatakusumah
2. Menteri
Luar
Negeri
: Mr.Ahmad Subardjo
3. Menteri
Keuangan
: Mr.A.A.Maramis
4.
Menteri Kehakiman
: Prof. Dr. Mr. Supomo
5. Menteri
Kemakmuran
: Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6.
Menteri Keamanan
Rakyat
: Supriyadi
7.
Menteri
Pengajaran
: Ki Hajar Dewantara
8.
Menteri
Penerangan
: Mr. Amir Syarifudin
9.
Menteri
Kesehatan
: Dr. Buntaran Martoatmodjo
10. Menteri
Sosial
: Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Menteri Pekerjaan
Umum
: Abikusno Tjokrosujoso
12. Menteri Perhubungan
ad interim : Abikusno Tjokrosujoso
13. Menteri Negara
: Wachid Hasyim
14. Menteri
Negara
: Mr. R.M.Sartono
15. Menteri
Negara
: Dr. Mr. Amir
16. Menteri
Negara
: Otto Iskandardinata
Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada
presiden yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tugasnya
adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD
1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang
pembagian wilayah, maka panitia kecil yang terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo,
Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodomedjo, membentuk departemen dan
membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :
1. Sumatera
: Teuku Mohammad Hasan
2. Jawa
Barat
: Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa
Tengah
: R. Pandji Suroso
4. Jawa
Timur
: R.M. Surjo
5. Nusa
Tenggara
: I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku
: Mr.J. Latuharhary
7. Sulawesi
: Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan
: Ir. Pangeran Moh. Noor
§
Pembentukan
Badan-Badan Perjuangan
Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, presiden menganjurkan
para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta,
Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan
Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah
susunan pengurus BKR pusat :
Ketua
Umum
: Kaprawi
Ketua
I
: Sutalaksana
Ketua II
: Latief Hendraningrat
Anggota
:Arifin Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis
Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang diduga, banyak tokohtokoh
pemuda yang telah
membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR antara lain
adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API),
Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia
Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat
Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo).
§
Pembentukan Tentara
Nasional Indonesia (TNI)
Kedatangan NICA mengakibatkan terjadinya beberapa bentrokan senjata. Kondisi
seperti ini mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara nasional
agar perjuangan kemerdekaan dapat dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, melalui
media massa, radio, dan surat kabar, pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat
tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah
resmi dalam bidang pertahanan militer. Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat
diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah
mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan Supriyadi yang dikenal sebagai
pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah, sebagai Menteri Keamanan
Rakyat. Tetapi karena sampai batas waktu yang ditentukan Supriyadi tidak
diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin gawat sehingga M.
Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana diumumkan pemerintah
pada 20 Oktober 1945.
b. Kehidupan
Politik
Dengan diperkenalkannya sistem politik multipartai, tidak dengan sendirinya
menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan semula.
Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya perebutan kepentingan golongan
dalam partai-partai politik Pembentukan partai-partai politik yang mulanya
dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui partai politik malah
dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan.
Akibatnya adalah sering bergantinya kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena
dijatuhkan oleh perlemen
(KNIP). Pergantian
kabinet dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai berikut.
1. Kabinet
Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945
2. Kabinet
Syahrir I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946
3. Kabinet
Syahrir II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946
4. Kabinet
Syahrir III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5. Kabinet
Amir Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947
6. Kabinet
Amir Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948
7. Kabinet
Hatta I (Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948
8. Kabinet
Darurat (PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
9. Kabinet
Hatta II (Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949
Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem Presidensiil, yaitu kabinet
dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain
sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Selanutnya sistem
Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer dimana presiden bertanggungjawab
kepada parlemnen dalam hal ini KNIP. Sitem Parlementer ditandai dengan
terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan
Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.
- Kabinet
Sutan Syahrir
Kabinet pertama masa Parlementer dibawah pimpinan Sutan Syahrir (golongan
Sosialis). Program dari kabinet ini adalah Menjalankan roda pemerintahan
Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia Mengatasi
konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai.
Hasil dari kabinet
ini adalah :
-
Dilakukan perundingan
Indonesia-Belanda di Linggarjati.
-
Disepakati perjanjian
Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.
Berakhirnya kabinet
Syahrir dikarenakan sebagai berikut :
-
Akibat
ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari berbagai tokoh politik akan
hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menimbulkan muncul berbagai gejolak
politik.
-
Akibatnya Sutan
Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden dan berakhirlah pemerintahan dari
kabinet Sutan Syahrir.
- Kabinet
Amir Syarifuddin
Presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis). Program dari
kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu :
- Menjalankan
roda pemerintahan Indonesia.
- Meningkatkan
kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia
- Mengatasi
konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.
Hasil dari kabinet ini adalah :
- PBB
bersedia membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-Belanda
- Dibentuklah
KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai komisi perantara untuk mengatasi masalah
konflik Indonesia-Belanda.
- Dilakukan
perundingan Renville dan disepakatinya perjanjian Renville
Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin adalah dikarenakan sebagai berikut:
- Amir
Syarifuddin menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia dan
meminta agar presiden membatalkan perjanjian tersebut tetapi presiden tidak
setuju.
- Akibat
ditolaknya permintaan Amir tersebut maka ia menyerahkan mandatnya kembali ke
presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
- FDR
bergabung dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melakukan pemberontakan pada
tahun 1948 di Madiun.
- Kabinet
Hatta
Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sekaligus sebagai kabinet
terakhir pada masa Parlementer. Program kabinet ini yaitu, Penyelesaian konflik
Indonesia-Belanda secepat mungkin.
Hasil dari kabinet ini adalah sebagai berikut :
- Terjadi
Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.
- Berakhirlah
konflik Indonesia-Belanda.
- Penyerahan
kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda dalam bentuk
Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Indonesia
mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari kerajaan Merdeka.
- Segala
urusan yang berhubungan dengan Indonesia merupakan urusan intern Indonesia
sehingga negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam masalah Indonesia.
c. Perkembangan Ideologi dan
Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan
Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada yaitu Partai Nasional Indonesia
(PNI) tapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945
tentang anjuran pembentukan partai-partai politik didasarkan dari berbagai aliran
yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah partai-partai politik dengan
ideologinya masing-masing. Sehingga sejak saat itu Indonesia menganut sistem
Multipartai. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut.
- Partai
Nasional Indonesia (PNI)
- Majelis
Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
- Partai
Komunis Indonesia (PKI)
- Partai
Buruh Indonesia (PBI)
- Partai
Rakyat Jelata (PRJ/Murba)
- Partai
Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)
- Persatuan
Rakyat Marhaen(Permai)
- Partai
Rakyat Sosialis (Paras)
- Partai
Kristen Indonesia (Parkindo)
- Partai
Katolik Republik Indonesia (PKRI).
Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan ideologinya maka
terdapat kelompok partai dengan ideologi sebagai berikut :
- Ideologi
Bersifat Nasioanalisme
Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat
nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai yang
ideologinya nasionalis adalah lebih pada faktor kemanusiaan, yang mengutamakan
tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah
mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional sebab kebebasan nasional merupakan
pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Penting dilakukan hubungan
dengan dunia internasional, tugas bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa
yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi,
maupun budaya.
- Ideologi
Bersifat Agama
Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang
dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum
yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan di
Indonesia diantaranya :
- Partai
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang
beraliran Islam
- Partai
Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik
- Partai
Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.
C.
KEHIDUPAN SOSIAL
MASYARAKAT INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN
Belanda datang
kembali ke Indonesia melalui misi Sekutu yang ingin melucuti senjata dan
memulangkan para interniran. Belanda Ingin menegakkkan kekuasaannya kembali di
Indonesia. Akibatnya, dibeberapa daerah pada awal kemerdekaan terjadi gejolak
sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan
Jepang serta Belanda yang membonceng Sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong
pada Sekutu, para pemuda yang bergabung dalam BKR betekad melucuti senjata dan
mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.
Indonesia
dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkkan kemerdekaan
kedaulatan Negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa
Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan Sekutu.
Untuk menghimpun kekuuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan
perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi. Van
Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga
terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di
berbagai daerah berikut ini :
Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan terhadap
proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.
Ø Rapat Raksasa
Di Lapangan Ikada
Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan
rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di
Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945
dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat
ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.
Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain
sebagai berikut:
a. Rapat
tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.
b. Rapat
tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap
rakyatnya.
c. Menambah
kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan
sendiri.
d. Rakyat
mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya,, setiap intruksi
pimpinan mereka laksanakan.
Ø Tindakan
Heroic Mendukung Proklamasi
Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya
tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan
Indonesia anatara lain sebagai berikut :
a. Jogjakarta
Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September 1945 sejak pukul
10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan
aksi mogok.
Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia.
Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) menegaskan
bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah RI. Pada
hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.
b. Surabaya
Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan
senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi
insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi
ketika beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap
hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu
hotel, menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali.
Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.
c. Semarang
( Pertempuran 5 hari di Semarang )
Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang
tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula Cepiring menuju
penjara bulu di Semarang. Akan tetapi, ditengah perjalanan para tawanan itu
melarikan diri dan bergabung dengan kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat
Dibawah Pimpinan Mayor Kido).
Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan
air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran
desas desus tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala Laboratorium Pusat rumah sakit
pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi Dr. Karyadi tewas
di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya Dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para
pemuda Semarang.
Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan Kidobutai melakukan
serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang lainnya.
Pertempuran berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan TKR
berundingan dengan pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada
tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan
sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara Jepang. Akibat pertempueran
ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas.
Untuk mengenang perestiwa itu, di semarang di dirikan tugu muda dan nama Dr.
Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Umum Di Semarang.
d. Aceh
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk
Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah Jepang memerintahkan
pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan kegiatan
perkumpulan. Atas peringatan Jepang itu, para pemuda menolak keras. Anggota API
kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di
tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah
putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.
e. Bali
Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti
Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRRI). Upaya
perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak
Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945
para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum
berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.
f. Kalimantan
Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan
bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan mengadakan rapat-rapat,
tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang sudah ada di Kalimantan.
Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga pada tanggal 14 November
1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul lebih kurang 8.000 orang
dengan membawa bendera Merah Putih.
g. Palembang
Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan kedaulatan Negara
Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara pengibaran bendera Merah
Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani.
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra Selatan berada dibawah kekuasaan
RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra Selatan tidak memerlukan kekerasan,
karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.
h. Bandung
Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara Andir
(sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan Jepang.
i. Makassar
Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang penting seperti
stsiun radio dan tangsi polisi.
j. Sumbawa
Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan
Raba.
k. Sumatra
selatan
Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran bendera Merah
Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah
kekuasaan RI.
l. Lampung
Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia) melucuti
senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.
m. Solo
Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga terjadilah
pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih
harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang
merdeka betul-betul sah.
Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan
tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, dan
Politik terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya
saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.
Hal seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam
membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari
berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa terdahulu mampu
mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu
kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta
memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan
nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara
maju, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar memberikan yang terbaik untuk
NKRI, karena tanpa-Nya tidak akan terjadi perbaikan. Tugas kita saat ini adalah
memperjuangkan apa-apa yang telah dahulu telah diperjuangkan dimasa sekarang
demi satu nama untuk “ INDONESIA “
Daftar
Pustaka
Mustopo, M. Habib. 2014. Sejarah Indonesia
Kelas XI SMA. Jakarta : Yudistira
http://vivahistoria121.blogspot.co.id/2014/12/keadaan-ekonomi-sosial-dan-politik.html
http://antosenno.wordpress.com/2010/09/30/keadaan-politik-indonesia/
